DEWAN PIMPINAN PUSAT ALIANSI INDONESIA MENDUKUNG SEPENUHNYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BP. IR. H. JOKO WIDODO. BARANG SIAPA MENGGANGGU, MERONGRONG KEWIBAWAAN PEMERINTAH YANG SAH, INGIN MEMISAHKAN DIRI DARI NKRI, MAKA DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MAKAR, DAN AKAN BERHADAPAN DENGAN MASYARAKAT INDONESIA MELALUI ALIANSI INDONESIA. TTD. H. DJONI LUBIS, KETUA UMUM
Klarifikasi GBI Gatot Subroto Terkait Dugaan PHK Sewenang-wenang
Sabtu, 20 Desember 2014  11:27

Pemberitaan Media Aliansi (Medali) Indonesia `online` berjudul “GBI Gatot Subroto Diduga PHK Karyawan Sewenang-wenang, PGI Diminta Turun Tangan” yang dimuat pada tanggal 2 Desember 2014 mendapat

Jaksa Agung Selidiki Rekening Gendut Kepala Daerah
Sabtu, 20 Desember 2014  07:26

Kejaksaan Agung langsung merespons data Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening gendut sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah. “Masih diproses, dicermati, beberapa

Kementerian Akan Ambil Alih Lahan Non Produktif dan Rawan Sengketa
Sabtu, 20 Desember 2014  06:23

Banyaknya bidang tanah yang tidak produktif dan rawan sengketa membuat kementrian Agraria dan Tata Ruang berencana untuk mengambil alih lahan tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Ferry Mursyidan

Bayar Ganti Rugi, Pemerintah Tegaskan Tidak Bantu Lapindo
Sabtu, 20 Desember 2014  02:29

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo, bukanlah upaya untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya.Dia mengatakan langkah ini merupakan

KPK Periksa Mantan Ketua Tim Perumahan Haji
Jumat, 19 Desember 2014  15:27

Mantan Ketua Tim Perumahan Haji pada Kementerian Agama (Kemenag), Supardi, dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah

PPATK Temukan Rekening Gendut Kepala Daerah, Mendagri: Saya Tanggung Jawab
Jumat, 19 Desember 2014  14:21

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bertanggung jawab atas penelusuran rekening gendut sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Dengan segudang penghargaan, seperti Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA), Indonesian Best Brand Award (IBBA), Platinum Best Brand Award, The Word of Mouth Marketting (WOMM), Cakram Award, The Indonesian Herbal Medicine Award, The Indonesian Original Brands Apreciation dan Indonesia Most Popular Brand in Social Media, Aliansi Indonesia melihat PT Sido Muncul yang pertama kali didirikan pada tahun 1984 di lingkungan Industri Kecil di Jl. Kaligawe, Semarang, yang kemudian peresmian pabriknya di atas lahan seluas 29Ha di Klepu, Kec. Bergas oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, dr. Achmad Sujudi pada tanggal 11 Agustus 2000, pada saat itu adalah satu-satunya Pabrik Jamu di Indonesia yang berstandar Farmasi
Dalam Perspektif Aliansi Indonesia, PT. Sido Muncul yang telah mampu menyerap tenaga kerja yang berjumlah ribuan orang, juga merupakan entitas usaha penanganan terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi, baik di lingkungan pabrik, maupun di kantor-kantor perwakilan atau cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Kebijakan PT. Sido Muncul yang hingga saat ini masih tetap berkomitmen menyediakan sarana transportasi "angkutan mudik gratis" bagi para karyawan/karyawatinya, memotivasi Aliansi Indonesia melalui Ketua Umumnya, agar senantiasa mendukung perusahaan yang didirikan oleh Ibu Rakhmat Sulistio ini, menjadi maskot-nya perusahaan jamu tradisional Indonesia.

http://www.sidomuncul.com

 
Setelah memperkenalkan Airbus A.330-300 dan Boeing 737.800 Next Generation yang dilengkapi dengan perangkat in-flight entertainment, serta Audio and Video On Demand (AVOD) di setiap tempat duduk penumpangnya pada tahun 2009, kini Garuda Indonesia dengan kepak sayapnya melintasi dunia, kian tumbuh menjadi ikon penerbangan Nasional Indonesia yang patut dibanggakan.

Untuk mendukung penguatan dan keperkasaan Garuda Indonesia menjelajahi dirgantara dunia, Ketua Umum DPP Aliansi Indonesia meminta kepada segenap Pengurus dan Anggota Aliansi Indonesia di seluruh tanah air, agar selalu menggunakan Garuda Indonesia untuk bepergian, baik menempuh perjalanan dalam negeri maupun keluar negeri.

https://www.garuda-indonesia.com

Sebagai salah satu Bank Umum Nasional yang namanya sudah tidak asing lagi bagi para Petani dan Nelayan di Indonesia sejak kelahirannya 16 Desember 1895, Bank BRI dengan program Kredit BIMASnya yang pernah begitu kondang di seluruh tanah air di era 1970an, adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah mampu melewati masa-masa sulit perekonomian Nasional Indonesia.

Sebagai Lembaga Sosial Kontrol yang memiliki tiga pilar wawasan kebangsaan, dan salah satu pilarnya adalah "Menyelamatkan Aset Negara", Aliansi Indonesia melalui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusatnya di Jakarta, menghimbau kepada segenap Pengurus dan Anggotanya di seluruh tanah air, agar selalu menggunakan Bank BRI dalam transaksi perbankan, termasuk kebutuhan tabungan, dalam upaya memperkuat basis ketahanan moneter di dalam negeri

http://www.bri.co.id

Sejarah perkoperasian di Indonesia berjalan beriringan dengan pergerakan nasional mencapai Indonesia menejadi sebuah Negara yang MERDEKA, Berdaulat, Bermartabat dan dinamis di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, hakikatnya adalah perwujudan Amanat Konstitusi, di mana Badan Usaha Koperasi adalah Sokoguru Perekonomian Nasional. Melihat perkembangan perkoperasian di tanah air dewasa ini, sudah saatnya Pemerintah lebih konsen dan fokus pada kemajuan Badan-badan Usaha Koperasi, dibandingkan sektor swasta.

Aliansi Indonesia sebagai lembaga sosial kontrol senantiasa akan mendukung sepenuhnya semangat dan program kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memperoleh porsi pembiayaan yang layak dan proporsional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga secara bertahap sudah tidak ada lagi Badan Usaha Koperasi rakyat yang mati suri. Aliansi Indonesia siap bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dalam rangka memutara kembali roda perekonomian nasional dengan menjadikan usaha sektor riil dan mikro sebagai lokomotif pergerakan ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi pedesaan.

http://www.depkop.go.id

SUARA ALIANSI INDONESIA
H. DJONI LUBIS
KETUA UMUM
Telp.: 081250505054

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LSM Aliansi Indonesia, H. Djoni Lubis mengajak seluruh Anggota Dewan Pengurus, dari DPD, DPC, DPAC, dan Ranting Anggota Aliansi di tanah air, mari kita hilangkan budaya Iri, Dengki, Sirik dan Su-udzhon, yang hanya menimbulkan keresahan dan permusuhan di antara kita. Yuk..... tumbuh kembangkan lagi budaya Santun, Tatakrama kehidupan sosial yang saling menghormati dan menghargai yang telah diwariskan oleh para leluhur kita sebagai perisai kepribadian bangsa, karena dengan kepribadian itulah kita akan Menjadi Bangsa yang Besar dengan tatanan kehidupan sosial yang sejuk, rukun, damai dan tenteram. Dengan konsepsi budaya asli milik bangsa kita, Insya Allah kita akan menyongsong kehidupan berkebangsaan dan bernegara yang diridhoi oleh Tuhan YME, di Dunia maupun di Akhirat, Amin...........!

Telp.: 081382170179
Telp.: 081282369797
Telp.: 085260032035
Telp.: 085273500930
Telp.: 081382170179
Telp.: 085251006171
  • KPK tidak henti-hentinya mengingatkan Pemerintah untuk terus bekerja mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Diawali dengan menyampaikan Harta Kekayaan Pribadi, Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, khususnya Pengguna atau Pengelola APBN/APBD, tidak perlu segan-segan untuk berkoordinasi dengan KPK, karena masalah dan tantangan yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia kedepan akan lebih komplek dalam menghadapi pasar bebas regional maupun internasional. Aparatur Pemerintah harus bersih dari budaya korup dan kolusif. KPK yang didukung oleh segenap rakyat Indonesia, tidak akan tebang-pilih dalam memberantas korupsi di seluruh tanah air.

  • Menko Polhukam
    Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno

    Pengkoordinasian tugas-tugas Kementerian yang menyangkut masalah-masalah Politik, Hukum dan Keamanan, pada dasarnya merupakan tugas koordinasi strategis yang secara langsung dapat disaksikan dan dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Adanya stabilitas dalam dinamika kehidupan berpolitik, tidak terlepas dari tingginya tingkat kepatuhan semua elemen bangsa terhadap pranata hukum yang secara simultan juga menghadirkan suasana keamanan dan ketertiban. Kementerian POLHUKAM tidak akan segan-segan mengingatkan setiap kementerian dibawah koordinasi POLHUKAM untuk bekerja keras menciptakan suasana yang kondusif dan terkendali menuju kehidupan berkebangsaan yang harmonis, dinamis dan bermartabat.

  • Menko Bidang Perekonomian
    Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD

    Menindaklanjuti program pembangunan ekonomi nasional Indonesia, harus kita akui bahwa membutuhkan kerja keras, kehati-hatian dan sungguh-sungguh, karena terdapat banyak hal yang mungkin harus diperbaiki dan ditinjau ulang, terutama hal-hal yang bersifat regulatif dan fungsi pengawasan yang menyertakan sanksi-sanksi. Kementerian-kementerian yang berada dibawah koordinasi Menko Perekonomian akan diminta untuk menggiring arah pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan menengah, berbasis pada sektor riil dan usaha-usaha mikro yang hakikatnya dikelola dan dijalankan oleh Pelaku Ekonomi Menengah Kebawah. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk mensubsidi dan memproteksi Badan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang benar-benar produktif dan memiliki potensi untuk berkembang.

  • Menteri Dalam Negeri
    Tjahjo Kumolo, SH

    Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden ke-VII saat ini telah bertekad untuk kerja keras melakukan pembenahan sistem administrasi kependudukan yang benar-benar mendekati akurasi secara faktual. Pentingnya akurasi data kependudukan, mengingat bahwa tata kelola pemerintahan sangat tergantung pada administrasi kependudukan. Data klasifikasi penduduk yang akurat, akan memudahkan pemerintah menghitung rasio pertumbuhan jumlah penduduk yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Proyeksi tingkat kesejahteraan rakyat pun akan menjadi tolok-ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan negara. Dalam tugas-tugas pembinaan politik di dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri akan pro-aktif berkoordinasi dengan lintas departemen dan instansi pemerintah terkait, termasuk dengan berbagai elemen masyarakat yang legal dan konstruktif.

  • Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari ujung Sabang hingga Merauke, adalah wilayah yang harus dijaga dan dilindungi dari berbagai rongrongan dan gangguan, baik gangguan terhadap penduduk, sumber daya alam maupun terhadap apa saja yang mempengaruhi ekosistem dan keseimbangan geografi Indonesia. TNI bersama dengan berbagai elemen rakyat, akan selalu bersiaga dan bahu-membahu dalam menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara, siapapun yang ingin mengganggu kedaulatan wilayah NKRI, prajurit TNI telah siap untuk mempertahankan dan membela hingga titik darah terakhir.

  • Dalam mengemban tugas-tugas melayani, melindungi dan mengayomi rakyat, POLRI akan terus berupaya melakukan reformasi dan perbaikan-perbaikan terstruktur dalam rangka KAMTIBMAS di seluruh tanah air. Sebagai garda terdepan menuju penegakan hukum yang berkeadilan, Anggota POLRI tidak akan gentar membela Kepentingan rakyat dari berbagai kepentingan yang menindas bahkan memarjinalkan rakyat dalam proses Pembangunan Nasional Indonesia disegala bidang.

  • Menteri BUMN
    Rini Soemarno

    Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan Badan-badan Usaha Milik Negara, diselaraskan dengan kemampuan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, tepat sasaran dan tepat guna. Keberadaan Badan-badan Usaha yang cenderung collaps dan tidak produktif sebagaimana yang diharapkan, akan ditinjau ulang dalam rangka perbaikan struktur modal dan struktur organisasinya, dan pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengikutsertakan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan. Hal ini dimungkinkan, mengingat BUMN adalah Badan Usaha yang didirikan dan dibiayai oleh rakyat yang pengelolaannya pun harus dipertangggungjawabkan kepada rakyat. Dengan usul revisi regulasi dan peraturan tata kelola yang lebih konstruktif, Kementerian BUMN akan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk menggandeng Koperasi dan UKM atau Badan Usaha masyarakat lainnya dalam usaha menumbuhkembangkan BUMN yang sudah sejatinya didirikan dan dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia.

  • Menteri Koperasi Dan UKM
    Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

    Konsistensi pemerintah melaksanakan amanah konstitusi untuk membangun perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai sokoguru, akan terus diwujudkan melalui program bimbingan manajerial, sistem akuntansi dan keikutsertaan koperasi dalam proyek-proyek pemerintah Pusat maupun Daerah. Dunia usaha Indonesia kedepan akan diramaikan oleh keterlibatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka peran serta masyarakat mensukseskan pembangunan nasional disegala bidang. Sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki, Kementerian Koperasi dan UKM secara aktif akan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah terkait untuk mendorong dominasi Koperasi dalam kancah persaingan dunia usaha yang sehat. Institut Koperasi Indonesia yang sudah didirikan, akan menjadi wadah pendidikan kader intelektual koperasi dengan biaya pendidikan gratis bagi kader-kader yang berprestasi

  • Menteri Pariwisata
    Ir. Arief Yahya, M.Sc.

    Pesona bumi nusantara yang indah dan menakjubkan, sebagian besar masih belum terjamahkan oleh manajemen pengelola objek-objek wisata yang selama ini lebih fokus pada pengembangan bisnis di tempat-tempat wisata yang sudah ada. Unik dan indahnya panorama Indonesia yang belum disentuh Pemerintah dan Swasta, merupakan potensi kepariwisataan alam Indonesia yang harus ditumbuhkembangkan oleh Kementerian Pariwisata saat ini. Sebagai Anggota Kabinet Kerja, Menteri Pariwisata juga akan menghidupkan dunia kepariwisataan Indonesia untuk kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Wisata Bahari, Wisata Keagamaan, Wisata Sejarah, Wisata Budaya, dan Wisata Riset bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di tanah air.

  • Menteri Komunikasi dan Informatika
    Rudiantara, S.Stat.

    Pencapaian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menghadirkan sistem informatika yang semakin memanjakan manusia dalam memenuhi kebutuhan layanan informasi dan komunikasi. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi siap bekerjasama dengan kementerian terkait, Badan/Lembaga pemerintah dan swasta untuk melakukan filterisasi terhadap arus informasi yang dinilai akan mengancam pertumbuhan karakter generasi Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Seleksi terhadap perizinan, baik untuk penyiaran dan pengadaan sarana media lainnya, akan diselaraskan dengan kepentingan program pembangunan masyarakat Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, patriotis, berbudi-pekerti, santun dan bermartabat.

  • Menko Bidang Kemaritiman
    Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc.

    Pengkoordinasian tugas-tugas yang berkaitan dengan kemaritiman, tidak semata-mata untuk menjaga dan mengamankan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga, tetapi juga sekaligus menjaga, mengamankan dan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan yang kita miliki dari ancaman pengrusakan dan pencurian. Aset negara yang terpendam yang belum sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan, adalah potensi sumber daya ekonomi yang harus mendapatkan perhatian khusus pemerintah, dan oleh karena itu, kementerian-kementerian yang berada dibawah koordinasi Menko Kemaritiman akan didorong untuk segera menyiapkan kebutuhan dan perangkat kerja dalam rangka suksesnya pembangunan kemaritiman di seluruh tanah air.

  • Menteri Kelautan dan Perikanan
    Susi Pudjiastuti

    Potensi kekayaan Indonesia yang ada di seluruh perairan laut, adalah potensi yang selama ini belum tertangani dengan baik dan profesional. Lalu lalangnya kapal-kapal penangkap ikan dihampir seluruh perairan nusantara, tidak hanya gagal meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga telah banyak menyisakan kerusakan-kerusakan pada terumbu karang dan biota laut lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bekerja keras membenahi dan menertibkan eksploitasi potensi sumber daya kelautan yang lebih terarah dan terintegrasi. Taraf hidup para nelayan, setidak-tidaknya harus mengalami peningkatan yang sebanding dengan perolehan keuntungan yang didapat oleh para pedagang dan pengusaha dibidang Kelautan dan Perikanan.

  • Menteri Kebudayaan Dikdasmen
    Anies Baswedan, Ph. D.

    Pembangunan mental dan karakter generasi muda Indonesia kedepan, adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah melalui dunia pendidikan yang diawali dari pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan ditingkat Dasar adalah jenjang pendidikan yang sangat menentukan bagi pertumbuhan mental dan karakter. Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah akan menempatkan prioritas pendidikan yang berbasis kepada wawasan kebangsaan yang meliputi seluruh pelosok wilayah kepulauan nusantara. Setelah melewati jenjang pendidikan Dasar dan Menengah, diharapkan anak-anak Indonesia di seluruh tanah air akan memahami sejarah perjalanan bangsa dan negaranya. Kurikulum pendidikan ditingkat Dasar dan Menengah akan disesuaikan dengan kebutuhan membangun kemandirian serta kedaulatan Bangsa dan Negara dalam pergaulan masyarakat dunia.

  • Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    Puan Maharani, S.I.Kom.

    Kementerian-kementerian yang berada dibawah koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diminta untuk pro-aktif mendiskripsikan pembagian tugas dan tanggungjawab dalam memahami esensi Pembangunan Manusia dalam perspektif Indonesia yang berdaulat, bermartabat dan dinamis. Manusia dan Kebudayaan, adalah sesuatu yang melekat yang akan berjalan beriringan mengikuti perubahan peradaban dunia. Aktualisasi pembangunan manusia dan kebudayaan, harus dimaknai sebagai usaha mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang hakiki.

  • Menteri Sekretaris Negara
    Prof. Dr. Pratikno

    Arah pembangunan nasional Indonesia menuju kepada masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan bermartabat, harus didukung oleh perencanaan yang terpadu dan adanya kesiapan sumber daya manusia yang trampil dibidangnya. Konsepsi pengelolaan negara yang amanah dan konstitusional oleh pemerintah, merupakan agenda utama bagi Kementerian Sekretaris Negara saat ini, sehingga rakyat dalam kedudukannya sebagai pemegang kedaulatan negara, tidak akan termarjinalisasikan oleh dampak dari proses pembangunan itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, harus mampu menjadi negara yang benar-benar diperhitungkan dalam kancah internasional.

  • Menteri Luar Negeri
    Retno Lestari Priansari Marsudi

    Kebijakan pemerintah dalam menjalin hubungan dengan luar negeri, mengacu kepada prinsip-prinsip ideologi dan konstitusi negara dalam rangka kedaulatan dan kemandirian Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Indonesia sangat menghargai keberadaan dan niat baik semua negara yang ingin bekerjasama disegala bidang, tanpa melihat asal-usul dan sejarah lahirnya negara tersebut, sepanjang hubungan kerjasama itu adalah hubungan ‘itikad baik yang saling menguntungkan satu sama lain. Indonesia adalah negara yang tidak mengenal diskriminasi suku, agama, ras dan antar golongan, dan hal itu pula yang mendorong kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk bersikap bebas dan aktif, dalam rangka kesejahteraan dan perdamaian dunia.

  • Menteri Pertahanan
    Ryamizar Ryacudu

    Kementerian Pertahanan, adalah kementerian yang sangat bertanggungjawab terhadap tugas-tugas menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan negara beserta penduduknya yang merupakan satu kesatuan yang membentang dari ujung Sabang hingga Merauke. Optimalisasi pencapaian tugas-tugas tersebut, adalah terbangunnya sinergisitas antara Rakyat dengan TNI disemua Angkatan. TNI yang menyatu dan didukung sepenuhnya oleh rakyat, merupakan wujud dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang akan menjelmakan Indonesia sebagai negara yang tangguh dan disegani dunia. Dengan kemampuan anggaran biaya yang ada, Kementerian Pertahanan bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan Alutsista, kesejahteraan prajurit dan lain-lain.

  • Menteri Perhubungan
    Ignasius Jonan

    Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata, mendorong Menteri Perhubungan atas nama pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian terkait, bahkan swasta dalam membangun infrastruktur angkutan, baik kepentingan transportasi Darat, Udara, maupun ASDP. Konsepsi kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya, menjadi salahsatu program Kementerian Perhubungan untuk mencapai keberhasilan pembangunan interaksi sosial-ekonomi menuju taraf kemandirian Indonesia yang dinamis dan bermartabat.

  • Menteri Keuangan
    Bambang Brodjonegoro

    Belajar dari pengalaman pengelolaan keuangan negara dimasa yang lalu, Kementerian Keuangan akan lebih fokus pada penerapan disiplin administrasi dan sistem akuntansi yang bermuara pada sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Melalui pola koordinasi lintas Kementerian dan instansi-instansi terkait, Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati serta akuntabel dalam mengelola dan menggunakan Anggaran Belanja Negara. Pemanfaatan pendapatan dari kebijakan fiskal, akan diprioritaskan menjadi program meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dalam rangka kelangsungan dan stabilitas kebijakan fiskal itu sendiri.

  • Meteri Ristek dan Dikti
    M. Nasir

    Menindaklanjuti program pendidikan ditingkat Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan mempersiapkan program pendidikan yang berorientasi pada ilmu-ilmu terapan dan pengembangan untuk kebutuhan riset ditingkat strata pendidikan selanjutnya. Kegiatan riset dan penerapan teknologi senantiasa mengacu pada pengembangan wawasan kebangsaan yang akan melahirkan generasi muda intelektual Indonesia yang bergengsi dan mampu bersaing dengan para ilmuwan dunia yang ada di negara-negara lain. Sumbangsih pemikiran dan ide-ide tentang temuan cabang-cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus diaplikasikan untuk kepentingan Bangsa dan Negara yang kemudian akan disajikan dalam rangka kesejahteraan dan perdamaian dunia.

  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
    Basuki Hadimuljono

    Usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sangat bertumpu pada kemampuan anggaran dan kemampuan merangkul dunia usaha. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terpisah-pisah oleh perairan, ditambah dengan kondisi daratan yang rawan longsor, banjir dan bencana alam lainnya, sehingga membutuhkan biaya pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan akan menyusun program yang berdasarkan pada tingkat prioritas dan kebutuhan penanggulangan resiko yang lebih utama. Adapun program pembangunan perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta instansi-instansi terkait lainnya, termasuk pihak swasta dan masyarakat.

  • Menteri Kesehatan
    Nila F Moeloek

    Dunia kesehatan di tanah air saat ini semakin membutuhkan perhatian khusus pemerintah, baik dillingkungan masyarakat perkotaan, maupun masyarakat di pedesaan dan di wilayah-wilayah perbatasan. Kementerian kesehatan akan merangkul semua lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama saling mendukung berdirinya pos-pos pelayanan kesehatan yang tidak semata-mata melayani pengobatan, tetapi juga berfungsi sebagai pos-pos informasi dan penyuluhan yang akan memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap berbagai penyakit. Melalui pola kerjasama dengan lintas instansi pemerintah dan swasta, Kementerian Kesehatan juga berusaha untuk mensosialisasikan program hidup sehat hingga menjangkau warga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil dan terluar, dalam rangka suksesnya program Indonesia Sehat, sehingga seluruh rakyat Indonesia tidak akan terpengaruh apalagi untuk khawatir terhadap munculnya berbagai ancaman virus dari luar, seperti FLU BURUNG, FLU BABI, Virus MERS dan yang lagi trend saat ini EBOLA.

  • Menteri Perindustrian
    Saleh Husin

    Untuk menopang ketahanan ekonomi nasional yang lebih mengakar pada kemandirian usaha-usaha rakyat disektor industri, Kementerian Perindustrian akan berupaya secara maksimal untuk merangsang tumbuhnya kreatifitas masyarakat mengembangkan produksi kerajinan dan ketrampilan yang mempunyai nilai jual, baik untuk kebutuhan pasar domestik, maupun manca negara. Melalui kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta dan perorangan, Kementerian Perindustrian juga akan mendirikan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang akan mendukung tumbuh dan berkembangnya dunia usaha disektor industri.

  • Menteri Perdagangan
    Rahmat Gobel

    Lalu lintas perdagangan regional dan internasional yang berimbang dan berkelanjutan, adalah salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan kawasan yang akan menjadi pekerjaan rumah masing-masing negara. Kementerian Perdagangan akan meninjau ulang kebijakan perdagangan, baik dalam menetapkan kuota (ekspor-impor), perizinan dan lain-lain, selaras dengan program kerja pemerintah secara umum, dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

  • Meteri Hukum dan Ham
    Yasonna H. Laoly

    Masalah penegakan hukum dan adanya kepastian hukum yang berkeadilan yang didasari pada penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia di seluruh pelosok tanah air, semakin menuntut perhatian pemerintah yang lebih serius. Kementerian Hukum dan HAM akan bekerja keras dengan semua instansi pemerintah dibidang penegakan hukum dalam pencapaian aktualisasi penerapan hukum beserta sanksi-sanksinya tanpa pengecualian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Keberadaan Lembaga-lembaga Pemasyarakatan akan ditertibkan untuk memenuhi standar pemulihan kesadaran terhadap perilaku. Dibidang keimigrasian, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi untuk mencegah terjadinya kejahatan.

  • Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    Yuddy Crisnandi

    Menyongsong era persaingan global yang saling mempertontonkan keunggulan masing-masing negara, Indonesia akan sangat membutuhkan Aparatur Negara yang benar-benar handal dan tanggap dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian bagi kepentingan Bangsa dan Negara. Reformasi Birokrasi, akan lebih berorientasi pada penilaian terhadap budi-pekerti dan wawasan kebangsaan yang baik dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan menempatkan Pejabat-Pejabat Struktural dan Pejabat-Pejabat Fungsional secara hirarkis dari Pusat sampai ditingkat Daerah yang benar-benar akuntabel dan memenuhi harapan rakyat.

  • Menteri Ketenagakerjaan
    Hanif Dhakir

    Meskipun ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang Perusahaan atau Badan Usaha dan tentang Ketenagakerjaan telah ditetapkan oleh pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun Daerah, namun kita mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam upaya menjalin harmonisasi hubungan industrial. Kementerian Ketenagakerjaan akan lebih meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada setiap perusahaan dan para pekerjanya, terutama dalam pemahaman tentang Hak dan Kewajiban bagi masing-masingnya. Disamping itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah terkait serta pihak swasta untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dalam rangka pencapaian kualitas pekerja yang handal dan profesional, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pemerintah menyadari sepenuhnya, bahwa tingkat kesejahteraan kaum pekerja adalah tolok ukur tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh, karena lebih dari 70 % rakyat Indonesia merupakan kaum pekerja yang terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu pekerja formal dan in-formal.

  • Menteri Energi Sumber Daya Mineral
    Sudirman Said

    Untuk memenuhi kebutuhan energi didalam negeri, pemerintah akan mempersiapkan program pengelolaan potensi energi yang akan dikelola dan dikendalikan oleh tenaga-tenaga trampil yang handal dan memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Pengelolaan dan pemanfaatan energi, sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah. Sebagai negara yang kaya kandungan mineral, Indonesia kedepan harus mempunyai posisi tawar yang kuat dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang selalu dilanda krisis energi. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu mengelola serta memanfaatkan potensi energi sendiri, sudah saatnya kita melepaskan ketergantungan dari negara-negara lain.

  • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    Siti Nurbaya

    Hutan dengan segala varian-varian dan kandungan didalamnya, merupakan objek yang memiliki nilai-nilai ekonomi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang di sekitarnya. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak terkendali, akan merusak keseimbangan ekosistem yang juga akan menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kehidupan orang-orang di sekitar hutan itu sendiri. Koodinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan instansi pemerintah terkait, dunia usaha dan peran serta masyarakat, sangat dibutuhkan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, setidak-tidaknya meminimalisasi bencana atau dampak bencana yang diakibatkan oleh perambahan dan pengrusakan hutan secara liar dan tidak bertanggungjawab.

  • Menteri Agraria dan Tata Ruang
    Ferry Musyidan Baldan

    Kebijakan pemerintah dalam melakukan registrasi kepemilikan Hak atas Tanah dan pengelolaan pemerintah atas Tanah-tanah yang menjadi Aset Negara, akan lebih disempurnakan dengan cara melakukan reformasi birokrasi di kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), mulai dari BPN Pusat, BPN Wilayah dan BPN yang ada disetiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga akan bekerjasama dengan berbagai Kementerian maupun Instansi terkait untuk mensosialisasikan, memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada seluruh rakyat tentang tata cara pendaftaran dan pelepasan alas hak atas Tanah, penyusunan program tata ruang harus mengacu pada kebutuhan dan kepentingan rakyat, sehingga tidak akan ada lagi warga masyarakat yang dirugikan, dan tidak ada lagi korban darah dan korban nyawa yang diakibatkan oleh sengketa Tanah/Lahan yang selama ini telah menimbulkan preseden yang buruk terhadap reputasi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan Negara.

  • Menteri Agama
    Lukman Hakim Saifudin

    Sebagai Bangsa dan Negara yang berazaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti sebagai Bangsa dan Negara yang beragama, Kementerian Agama akan terus meningkatkan sikap hidup toleransi, saling memahami dan menghormati antar umat beragama. Kementerian Agama sebagai bagian dari Kabinet Kerja, akan memberikan masukan-masukan kepada Presiden dan Menteri-menteri terkait untuk segera menyelesaikan kemunculan setiap LSM dan Organisasi Keagamaan yang mengatasnamakan Agama tertentu, namun hakikatnya hanya memancing in-stabilitas Keamanan dan Ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air.

  • Menteri Pertanian
    Amran Sulaiman

    Indonesia yang sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun silam telah dikenal sebagai wilayah atau Negara Agraris, akan menjadi dasar-dasar pemikiran dalam program kerja Kementerian Pertanian kedepan. Industrialisasi di sektor pertanian akan lebih berorientasi kepada faktor-faktor penunjang produksi dan distribusi hasil-hasil pertanian, bukan menggiring arah pembangunan nasional yang mengkonversi lahan-lahan pertanian untuk kepentingan industri. Atas nama pemerintah, Kementerian Pertanian akan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rakyat akan pangan dan komoditi-komoditi yang menjadi konsumsi umum masyarakat. Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab penuh pemerintah untuk melindungi serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian sebagai salahsatu basis ketahanan pangan nasional.

  • Menteri Sosial
    Khofifah Indra parawansa

    Kinerja pemerintah selama ini akan terus ditingkatkan dalam pembantuan kepada masyarakat yang secara kasat mata masih benar-benar membutuhkan dukungan dan bimbingan, baik dari aspek ketrampilan, maupun keuangan. Program pembantuan yang dicanangkan, lebih kepada pemberdayaan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan peluang serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi pemborosan. Dalam hal penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam, pemerintah juga telah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang ditempuh agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappernas)
    Andrinof Chaniago

    Penyusunan program pembangunan yang dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala BAPPENAS) kedepan, adalah lebih kepada program yang akan memprioritaskan sasaran pembangunan berdasarkan kebutuhan penanganan atau penanggulangan terhadap kemungkinan resiko-resiko yang timbul di Daerah tertentu. Oleh sebab itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional akan mengutamakan pembangunan dibidang pendidikan (formal dan non-formal) serta sarana pelayanan kesehatan yang layak bagi penduduk di Daerah-daerah yang dinilai rawan dan sangat mudah masuknya provokasi untuk menentang Pemerintah yang sah. Disamping itu, pemerintah juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil-hasil kerja pembangunan yang telah dicapai, dalam rangka percontohan dan tolok-ukur suksesnya proyek pembangunan tersebut.

  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
    Marwan Jafar

    Daerah-daerah yang selama ini dinilai sebagai Daerah Tertinggal, adalah daerah yang umumnya secara geografis berada di pulau-pulau terluar atau yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masarakat yang ada di daerah-daerah tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan segera membentuk satuan-satuan tugas yang akan ditempatkan di daerah-daerah tertinggal. Melalui program kerjasma dengan lintas kementerian serta peran serta masyarakat, penempatan satuan-satuan tugas akan dibarengi dengan pelaksanaan transmigrasi, dalam rangka efektifitas kegiatan yang tepat sasaran.

  • Menteri Pemuda dan Olahraga
    Imam Nahrawi

    Kementerian Pemuda dan Olahraga akan bekerja keras untuk mencegah terjadinya dekadensi moral generasi muda Indonesia kedepan dengan menyemarakkan kehidupan dunia olahraga bagi anak-anak, remaja dan generasi usia dewasa untuk mencegah dan menangkal hancurnya generasi muda Indonesia yang diakibatkan oleh Narkoba, Judi dan kebiasaan melakukan aksi kejahatan lainnya yang meresahkan serta mengancam ketertiban dan ketentraman umum. Pembangunan dunia keolahragaan di seluruh tanah air, merupakan pembangunan yang inheren dengan pembentukan akhlak serta budi pekerti yang baik bagi generasi muda Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, sportif dan bertanggungjawab.

  • Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan anak
    Yohanan Yambise

    Partisipasi wanita-wanita Indonesia yang berprestasi dibidangnya, akan menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan penyuluhan serta pembinaan mendapatkan ketrampilan, baik dibidang kewirausahaan, kemampuan melakukan penelitian, penanggulangan bencana, kejuaraan pada cabang-cabang olahraga tertentu, dan lain-lain. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga akan bekerjasama dengan Institusi Pemerintah, Swasta dan kelompok masyarakat dalam upaya penerapan kebijakan yang menjamin Hak dan pembelaan hukum terhadap Perempuan dan Anak, dalam rangka penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia.

Perlu Bantuan Hukum ?