Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Indonesia, mendukung rencana Presiden Republik Indonesia untuk menambah jumlah personil Kepolisian Negara dalam rangka percepatan penyelesaian hukum atas kasus-kasus Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Narkoba yang dapat mengancam stabilitas Negara disemua bidang. ttd Ketum H. Djoni Lubis. DPP LSM Aliansi Indonesia
TUJUAN LSM ALIANSI INDONESIA

 

MUKADIMAH

TUJUAN BERDIRINYA LSM ALIANSI INDONESIA

OLEH : H. DJONI LUBIS

KETUA UMUM LSM ALIANSI INDONESIA

 

 

DASAR-DASAR PEMIKIRAN

1. Aspek Hukum dan Ideologi

Ditinjau dari aspek Hukum dan Ideologi, lahirnya LSM Aliansi Indonesia adalah  refleksi dari sikap Nasionalisme Indonesia yang kian hari semakin rapuh oleh berbagai issue di kalangan masyarakat luas, bahkan cenderung menjadi sesuatu yang dianggap anti modernisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proses penegakan hukum yang stagnan, telah menjadikan pranata hukum hanya sebagai instrumen dalam rangka memenuhi standar kebutuhan ekonomi dan politik kekuasaan. Hal ini merupakan sebuah keprihatinan yang sangat serius untuk disikapi, karena akan menjurus kepada penghancuran landasan ideologi negara, yang pada akhirnya berakibat pada runtuhnya bangunan Negara itu sendiri. Pemberitaan media cetak dan elektronik tentang tindakan pelanggaran dan pelecehan terhadap hukum di kalangan Pejabat Negara dan Penggusaha, telah menjadi tontonan dan pemberitaan yang semakin tidak menarik bagi masyarakat bahkan terkesan murahan, padahal persoalan tersebut merupakan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komersialisasi dibidang hukum oleh aparatur negara, khususnya pada lembaga-lembaga peradilan oleh para Hakim dan Jaksa, pada hakikatnya pengrusakan sendi-sendi bernegara secara sistematis yang akan ber-eskalasi pada lenyapnya landasan ideologi yang saat ini semakin sering dipertontonkan, baik di lembaga-lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, laksana sebuah teaterikal politik tak berbudaya dan memalukan serta merendahkan harkat-martabat bangsa.

Melihat fenomena sosial masyarakat Indonesia yang semakin kehilangan identitas dan jati-diri, maka perlu ada sebuah penyadaran kolektif dan terorganisasi yang senantiasa pro-aktif menyuarakan kembali pesan-pesan moral perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat dan berkepribadian berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

2. Aspek Ekonomi

Berbicara tentang persoalan pembangunan ekonomi nasional Indonesia, tentu harus mengacu pada harapan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh landasan konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-33 ayat (1) UUD ’45 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Di dalam Penjelasan Pasal-33 ayat (1) UUD ’45 tersebut diatas, dijelaskan bahwa “Bangun Perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi”. Oleh karena itu, Koperasi dianggap sebagai sokoguru perekonomian nasional, artinya, dari ketiga Pelaku Ekonomi di Indonesia, seharusnya Koperasi mendominasi laju pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan dengan Badan-Badan Usaha yang dikelola oleh Negara dan Swasta.

Namun kenyataan yang dialami dan dirasakan, setelah lebih dari enam dasawarsa Indonesia menjadi sebuah Negara, justru menyimpang jauh dari ketentuan konstitusi Negara, dimana Koperasi tidak lebih dari sekedar unit-unit usaha kecil yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan raksasa milik Negara dan Swasta. Pendirian Koperasi oleh perusahaan-perusahaan Negara dan Swasta, terkesan semata-mata untuk mencoba memenuhi pesan konstitusi dalam bentuk Badan-Badan Hukum secara legalitas.

Dominasi dibidang produksi dan distribusi dalam bentuk sindikasi-sindikasi kartel perdagangan oleh Swasta atas perusahaan-perusahaan Negara dan Koperasi, telah menggiring Haluan Negara menyimpang jauh dari keinginan luhur para pendiri Republik Indonesia yang telah mewariskan negeri nusantara ini kepada anak-cucu mereka dikemudian hari.

Tindakan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber daya ekonomi lainnya oleh pihak Swasta yang nyaris tidak dapat dibendung lagi, mengakibatkan timbulnya monopoli dan oligopoli dalam dunia usaha di tanah-air. Keberpihakan pemerintah sebagai penyelenggara Negara kepada pihak Swasta, baik lokal maupun asing, tidak hanya mengalahkan sebagian besar masyarakat pribumi Indonesia dalam bersaing, tetapi secara umum juga telah mengakibatkan lemahnya daya-beli masyarakat untuk memenuhi standar kebutuhan minimal sehari-hari, terutama bahan-bahan pokok.

Situasi dan Kondisi Sosial-Ekonomi rakyat Indonesia saat ini, sebenarnya sebuah serial-lanjutan dari penderitaan ekonomi rakyat pada masa kolonial (Belanda), bedanya, yang mengamankan aset-aset pengusaha swasta lokal dan asing zaman penjajahan adalah tentara Eropa kontinental, sedangkan yang mengamankan aset-aset pengusaha lokal dan asing saat ini adalah TNI dan POLRI, artinya rakyat tidak punya pilihan selain menerima kenyataan daripada harus mendapatkan tindaan represif dari Anggota TNI dan Anggota POLRI.

Dengan tidak mencari kambing-hitam dan mempersalahkan pihak-pihak tertentu, maka sebagai Warga Negara yang masih memiliki kepedulian nasional Indonesia, kami yang tergabung dalam beberapa elemen masyarakat menyadari bahwa, harus ada perjuangan moral untuk mengembalikan semangat kepahlawanan dan cinta tanah-air untuk melindungi segenap tumpah-darah Indonesia dari skenario serial penjajahan serta penindasan yang tidak ingin berakhir di negeri nusantara ini. 

  3. Aspek Pendidikan dan Kesehatan

Dibidang Pendidikan dan Kesehatan, wajah Indonesia juga terlihat muram karena tidak mudah untuk dijangkau oleh sebagian besar Warga Negara, khususnya yang berada di daerah-daerah pedalaman, perbatasan dan daerah-daerah terpencil. Jika di kota-kota besar saja masalah pendidikan dan kesehatan menjadi sesuatu yang mahal dengan kualitas yang rendah, apalagi di daerah-daerah.

Tujuan pendirian Negara sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD ’45 yang salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”namun pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dibayar mahal, bukankah hal ini telah mengindikasikan adanya pengkhianatan terhadap Negara ? Oleh karena itu, masalah pendidikan dan kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang turut mendorong lahirnya gabungan elemen masyarakat dalam suatu aliansi.    

4. Aspek Politik dan Keamanan

Fenomena kehidupan Bangsa dan Negara yang diakibatkan oleh aspek-aspek Hukum, Ideologi, Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan, sudah tentu akan sangat mempengaruhi pada aspek kehidupan dibidang Politik dan Keamanan Negara.

Dalam situasi dan kondisi yang penuh ketidak-pastian disegala bidang, maka masyarakat tentu akan mencari solusi dengan membuat pilihan-pilihan dalam rangka alternatif pemecahan masalah yang dihadapi, baik secara individual, maupun secara berkelompok, sehingga sangat mengancam stabilitas keamanan Negara, dan hal ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama serta berlarut-larut.

                                                                                                                              

5. Aspek Pertahanan.

Dengan semrawutnya kehidupan berbanagsa dan bernegara disegala bidang, secara otomatis akan melemahkan sendi-sendi pertahanan Negara. Lemah dan rusaknya pertahanan negara tidak saja pada bidang psikologi sosial di dalam tubuh aparatur pertahanan negara, tetapi juga pada kemampuan pengadaan sarana dan pra sarana.

Persoalan-persoalan hubungan antar Negara yang diakibatkan oleh sengketa di wilayah-wilayah perbatasan yang kemudian mengalahkan Indonesia dalam setiap putusan, baik oleh Mahkamah Internasional, maupun oleh keputusan-keputusan politik internasional, telah menunjukkan bukti-bukti bahwa “harga diri” bangsa dan Negara sedang dipertaruhkan dalam kancah internasional.

Kebijakan politik Republik Indonesia yang bebas dan aktif, harus dibangun dalam kerangka keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara, yang berarti, Negara manapun atau kelompok Negara manapun tidak dapat mencamputi urusan dalam negeri, apalagi sampai mengintervensi.

Pemerintah sebagai aparatur penyelenggara Negara, adalah pengemban amanat rakyat yang dituangkan di dalam landasan ideologi dan landasan konstitusi Negara, sehingga rongrongan Negara-negara asing, apalagi sampai berani mencaplok bagian dari wilayah Negara, maka pemerintah harus bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai Pejabat Negara yang dipercaya, didukung dan dibiayai sepenuhnya oleh rakyat.

Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Republik Indonesia lahir dari sebuah perjuangan yang harus mengorbankan darah dan nyawa rakyatnya demi tegaknya Negara ini. Oleh karena itu, Pemerintah harus berani mengambil sikap dengan resiko terburuk sekalipun dalam menghadapi kejahatan “neo kolonialisme”, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal berani berperang walaupun untuk sejengkal tanah demi harkat dan martabat bangsa. 

Dari beberapa aspek tinjauan kehidupan ketatanegaraan tersebut diatas, pada akhirnya semakin memberikan dorongan yang kuat di kalangan anak-anak bangsa di negeri ini untuk membentuk suatu aliansi agar dapat segera turut-serta mengambil sikap dan berperan aktif dalam rangka menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari keruntuhan.

Demikian beberapa dasar pemikiran yang melatar-belakangi dan mendorong lahirnya LSM Aliansi Indonesia yang merupakan gabungan dari beberapa LSM, Ormas dan elemen-elemen masyarakat lainnya, dalam rangka membangkitkan kembali semangat Nasionalisme Indonesia sebagai Negara Bangsa yang merdeka, berdaulat,bermartabat dan senantiasa siap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Dewan Pimpinan Pusat LSM Aliansi Indonesia, sangat mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini telah melaksanakan tugas–tugas pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Sebagai Lembaga Rakyat yang senantiasa konsisten dengan kegiatan “STOP dan CEGAH” Korupsi, Kolusi  dan Nepotisme demi menegakkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Aliansi Indonesia yang didukung oleh segenap Rakyat Indonesia, mendukung sepenuhnya program kerja KPK yang secara tegas dan berani menindak para pelaku korupsi yang telah menyengsarakan dan memarjinalkan rakyat.

Melalui pemberitaan ini, kami Rakyat Aliansi Indonesia, tidak pernah ragu melakukan tindakan apapun untuk mendukung program pemberantasan korupsi, karena para koruptor adalah musuh rakyat, yang berarti menjadi musuh bagi segenap Rakyat Aliansi Indonesia.

Dr. Abraham Samad, SH. MH.

Ketua KPK

Kami rakyat Aliansi Indonesia di seluruh tanah-air, merasa bangga dengan prestasi yang telah dicapai oleh Koordinasi hubungan kerja dan sinergisitas yang dibangun oleh Kementerian Negara bidang Politik, Hukum dan Keamanan akhir-akhir ini. Keberhasilan Kementerian POLHUKAM, secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, dimana situasi dan kondisi perpolitikan nasional mulai memperlihatkan budaya santun, tanpa harus menghujat, tanpa mencerca dengan kata-kata kasar. Melihat fenomena kehidupan berpokitik yang semakin mendekati pada watak dan ciri kehidupan social masyarakat Indonesia dan Pancasila, kami rakyat Aliansi Indonesia senantiasa akan tetap mendukung kinerja Kementerian POLHUKAM untuk mewujudkan budaya politik yang estetis dalam rangka supremasi hukum dan stabilitas Keamanan yang mampu melindungi segenap tumpah-darah Indonesia.

Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto

Menko Polhukam

Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Indonesia, atas nama seluruh Anggota dan Keluarga Besar Aliansi Indonesia di seluruh tanah-air, akan terus memberikan dukungan kepada Menteri Perekonomian yang berkoordinasi dengan beberapa Menteri Negara maupun Menteri-Menteri yang membawahi masing-masing Departemen dalam upaya membangun pertumbuhan ekonomi nasional berbasiskan sektor riil, sesuai dengan geografi dan iklim Indonesia yang “agraris”. Hasil investigasi tim Aliansi Indonesia di seluruh pelosok nusantara, menujukkan bahwa rakyat di seluruh tanah-air sangat menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan pemerataan hasil-hasilnya yang proporsional dan berkeadilan.

Ir. M. Hatta Radjasa

Menko Bidang Perekonomian

Menyimak pertumbuhan tingkat kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, kami rakyat Aliansi Indonesia sangat menghargai prestasi kerja yang telah dicapai oleh Kementerian KOKESRA dalam menanggulangi tersendatnya proses peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Tragedi kemanusiaan yang berskala nasional yang ditimbulkan oleh berbagai peristiwa bencana alam, bagaimanapun telah menempatkan Kementerian KOKESRA menjadi sorotan dan perhatian umum masyarakat Indonesia terhadap peran dan tanggungjawab Kementerian KOKESRA. Oleh karena itu, kamui rakyat Aliansi Indonesia senantiasa siap bekerjasama dengan pihak Kementerian KOKESRA, mulai dari tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting, khususnya Tim Rescue Aliansi Indonesia.

HR. Agung Laksono

Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat

Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri RI yang berani mengambil tindakan tegas kepada beberapa orang Kepala Daerah yang telah menyalahgunakan jabatan/ wewenang yang mangakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Menteri Dalam Negeri sebagai Pimpinan Departemen yang melakukan pembinaan bagi kehidupan perpolitikan di tanah-air, sudah seyogianya berani mengambil keputusan-keputusan politik yang mampu menumbuhkembangkan kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Indonesia sangat mendukung suksesnya program E-KTP Kementerian Dalam Negeri dalam rangka akurasi data-base kependudukan untuk kepentingan transparansi sistem PEMILU, PILPRES dan PILKADA yang jujur, adil, serta sekaligus untuk memenuhi ketertiban Sistem Aministrasi Negara.

Gamawan Fauzi, SH. MM.

Menteri Dalam Negeri

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap sistem Pertahanan dan Keamanan Negara dari berbagai gangguan dan ancaman stabilitas kehidupan sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah tulangpunggung kepercayaan rakyat terhadapa Negara. Oleh karena itu, kami rakyat Aliansi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada  Panglima TNI yang telah berperan aktif menangani berbagai kerusuhan di seluruh pelosok tanah air. Kami juga bergarap, mudah-mudahan  kepedulian dan tindakan nyata personil TNI yang selam ini secara langsung turun mengatasi banjir serta melakukan evakuasi terhadap para korban bencana, dapat dijadikan contoh oleh masyarakat pada umumnya.

Jenderal TNI Moeldoko

Panglima TNI

Keberhasilan POLRI menangani dan mengatasi gangguan KAMTIBMAS  yang kian hari semakin bervariasi, merupakan cermin kemampuan POLRI  secara institusional melaksanak amanah konstitusi Negara yang nota-bene adalah amanah Rakyat Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Indonesia, mendukung profesionalitas POLRI dalam menanggulangi berbagai gangguan KAMTIBMAS di seluruh tanah air dalam kerangka “melayani, mengayomi dan melindungi“.

Jenderal Polisi Drs. Sutarman

Kapolri

Badan-badan Usaha Milik Negara dan Badan-badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dikelola dengan berbagai fisilitas yang dibiayai oleh rakyat, berdasarkan konstitusi , merupakan Badan-badan Usaha yang dijalankan secara professional dibawah kendali dan tanggungjawab pemerintah untuk semata-semata kepentingan kemakmuran ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, baik dalam kedudukannya sebagai pemegang saham tunggal, maupun sebagai pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Indonesia , senantiasa konsisten mencermati , menyikapi, dan mengawasi  kebijakan Pemerintah dalam mengeloala Badan-badan Usaha Milik negara dan Badan-badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka dukungan terhadap Pemerintah, khususnya Kementerian Negara BUMN RI.

Dahlan Iskan

Menteri Negara BUMN

DPP Aliansi Indonesia menyerukan kepada seluruh Dewan Pimpinan Aliansi Indonesia secara hirarkis, mulai dari tingkat DPD, DPC, DPAC dan Ranting di tanah air, untuk segera membentuk dan mendirikan unit-unit usaha bersama bagi Anggota dan masyarakat pada umumnya dalam bentuk Koperasi. Sesuai dengan amanah konstitusi dan filosofi Koperasi itu sendiri, maka Koperasi yang nota-bene adalah sokoguru perekonomian rakyat yang memperkuat pondasi perekonomian nasional Indonesia, harus ditumbuh-kembangkan menjadi primadona kemajuan ekonomi, menuju pencapaian rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Untuk mewujudkan masyarakat ekonomi yang kooperatif, DPP Aliansi Indonesia dan seluruh jajaran kepengurusan beserta segenap Anggota di seantero tanah air, siap bekerjasama dengan pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rangka optimalisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, sehingga pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, akan benar-benar menjadi kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Syarief Hasan

Menteri Negara Koperasi Dan UMKM

Dunia Kepariwisataan  di Indonesia, merupakan salah satu primadona devisa untuk penguatan basis pertumbuhan ekonomi nasional.  Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Indonesia , atas nama seluruh rakyat Aliansi Indonesia di tanah air , secara khusus menampilkan khasanah budaya nasional Indonesia melalui. Hal ini dimaksudkan , agar seluruh dunia mengetahui aneka ragam budaya nusantara , sehingga tidak ada lagi  Negara lain yang mengakui budaya nasional Indonesia sebagai budaya Negara mereka.  Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Indonesia, mendukung sepenuhnya program kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Mari Elka Pangestu yang semakin giat membangun dan mempromosikan potensi keindahan alam Indonesia yang dikenal sebagai “zamrud khatulistiwa”.

Pembangunan dan Pengelolaan potensi sumber daya kepariwisataan Indonesia,  sudah seyogiyanya mencerminkan keramahan dan estetika budaya budaya nusantara dalam rangka sumbangsih bagi citra peradaban dunia. Disamping menstimulir pertumbuhan ekonomi diluar Migas, Pertanian, Perkebunan dan Perdagangan. Citra kepariwisataan nasional Indonesia, juga harus menjadi percontohan pengembangan wisata dunia yang senantiasa menjaga keseimbangan ekosistem.

Mari Elka Pangestu

Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Perubahan struktur budaya dan peradaban masyarakat dunia saat ini , sangat ditentukan oleh peran teknologi dibidang komunikasi dan informasi. Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dengan teknologi komunikasi dan informasi , harus mampu menggeser hegemoni Negara-negara kecil yang selama ini menjadi penting dan strategis, mengingat adanya kecenderungan masyarakat Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar Negara-negara produsen yang mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi masyarakat konsumtif bagi produk-produk peralatan komunikasi dan informasi dari luar. Fenomena kecenderungan ini dikhawatirkan akan bereskalasi kepada melemahnya nilai-nilai Kebangsaan yang pada gilirannya akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan Negara.

Ir. H. Tifatul Sembiring

Menteri Komunikasi dan Informatika

H. DJONI LUBIS

KETUA UMUM

Telp : 081250505054

DWIYONO NOTOSAPUTRO, SH

WAKIL KETUA UMUM

Telp : 081329657777

H.M. GUNTHER GEMPAR ALAM, SE, MA

WAKIL KETUA UMUM

Telp : 0818915798

K.P. NORMAN HADINEGORO, SE

WAKIL KETUA UMUM

Telp : 087887997755

Sebaga Staff Ahli Ketua Umum , kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap senantiasa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari upaya politik pecah belah yang dapat menghancurkan NKRI

Karyadi, SE

STAFF AHLI KETUA UMUM

Telp :

SY. YASMAR ANAS

KETUA BIDANG KHUSUS

Telp : -

T. BUSTAMAM

SEKRETARIS JENDERAL

Telp : 081382170179

RIDWAN ABDULLAH

BENDAHARA UMUM

Telp : 081282369797

Ir. N. Krisbiyanto, MBA.CCP

Ketua Dept. Dalam/Luar Negeri

Telp : 0818163957

Mr. TONY

DEPT. DALAM/LUAR NEGERI

Telp :

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus tetap dijaga dari upaya menghancurkan bangsa dari dalam maupun luar yang akan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu kami Aliansi Indonesia mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dari dalam maupun luar.

Sebagai Dewan Dept. dalam/luar negeri, kami menghimbau agar NKRI lebih memperkuat hubungan dengan Negara lain guna menghindari perselisihan yang dapat merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia

SAPARUDIN, SE

DEPT. DALAM/LUAR NEGERI

Telp :

HENDRYANTO ANDRIE DH, SE

Ketua Dept. Investigasi & Anti Narkoba

Telp : 081388309917

SYAHRIZAL

Ketua Dept. Media & Komunikasi

Telp : 085215012510

MAHLIZAR ARBAS, CPS, SE, AK

Ketua Dept. Audit Keuangan

Telp : 0811164620

YUSWERI SODRI

Ketua Dept. PERBURUHAN

Telp : 082111691276

PURWO BUDHIARTA

Ketua Dept. Rescue & Kebencanaan

Telp : 081808813256

HM. ILYAS RAMDANI, SE

Ketua Dept. Penelitian & Pengembangan

Telp : 081310574159

ZA. MARASABESSY

Ketua Dept. Hubungan Antar Lembaga

Telp : -

Mat Zeni

Ketua Departemen Hubungan Masyarakat

Telp :

Erwin Oentario

KETUA DEPT. JASA/USAHA

Telp :

Agama adalah tiang dari segi kehidupan, oleh karena itu mari kita tingkatkan kualitas kehidupan beragama. kerukunan antar umat beragama, tanpa memandang suku, ras , dan budaya

ABDUL AZIS

PENASEHAT DEWAN SURO

Telp :

Gus Wahid

Ketua Dewan Suro Aliansi Indonesia

Telp :

Sebagai Dewan Suro di Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Indonesia ingin menghimbau kepada seluruh pengurus maupun anggota Aliansi di seluruh Indonesia, mari kita tingkatkan kualitas kehidupan beragama, Kerukunan antar umat beragama, antar suku, ras dan budaya. Mari satukan visi dan misi Aliansi Indonesia, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir bathin serta selamat Dunia dan Akhirat.

MANSUR ARBI

Ketua DPD Provinsi Aceh

Telp : 085260032035

DRS. NOFRIZAL MUAZ PILIANG

KETUA DPD Prov. Sumatera Utara

Telp : 082162148248

EDY RINALDI

KETUA DPD Prov. Sumatera Barat

Telp : 0811170718

MUHAMMAD NUNGCIK

KETUA DPD Prov. Riau

Telp : 081366667772

BURNAWI

KETUA DPD Prov. Jambi

Telp : 085273500930

SYAMSUDIN DJOESMAN

KETUA DPD Prov. Sumatera Selatan

Telp : 081273503305

SUTRISNO, SH

KETUA DPD Prov. Bangka Belitung

Telp : 085366465578

SYAMSIR

KETUA DPD Prov. Bengkulu

Telp : 081382170179

Situasi dan Kondisi pembangunan di wilayah Propinsi Bengkulu, dapat dikatakan belum memuaskan rakyat, karena, disamping prosesnya yang berjalan lambat, juga tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional. Namun demikian, kami warga Aliansi Indonesia Propinsi Bengkulu, sangat optimis, bahwa adanya peran Kementerian Kehutanan RI yang serius menangani dan mengatur pola pengelolaan potensi Hutan dan Perkebunan yang ada di wilayah Bengkulu dan dengan dukungan regulasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi oleh Departemen Perdagangan RI, maka wajah pembangunan di Propinsi Bengkulu, pasti akan memproyeksikan keberhasilan Pemerintah yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat.

Agus Setiawan

Ketua DPD Prov. Lampung

Telp : 085364933603

ANTON DJ

KETUA DPD Prov. DKI Jakarta

Telp : 087878771718

PATAR MH SITUMORANG, SH

KETUA DPD Prov. Jawa Barat

Telp : 081314436368

M. FIRDAUS, SH

KETUA DPD Prov. Banten

Telp : 081280339903

SRI SUDIBYO

KETUA DPD Prov. Jawa Tengah

Telp : 085640972457

IMAM SYAFIE, SE

KETUA DPD Prov. Jawa Timur

Telp : 082336669990

Jailani Argo, SH

Ketua DPD Prov. Bali

Telp : 081236773068

LEONARDO PEDRO SAKA

KETUA DPD Prov. Nusa Tenggara Timur

Telp : 081338434104

BAMBANG APRIYANTO

KETUA DPD Prov. Kalimantan Barat

Telp : 082151115999

Yunani

Ketua DPD Prov. Kalimantan Tengah

Telp : -

H. BASRIANTO, CH

KETUA DPD Prov. Kalimantan Selatan

Telp : 081348855986

H. M. ARSYAD

KETUA DPD Prov. Kalimantan Timur

Telp : 081347679995

Franky M. Barents, ST

KETUA DPD Prov. Sulawesi Utara

Telp :

Drs. H. M. Hidayat Nahwi Rasul, M.Si

KETUA DPD Prov. Sulawesi Selatan

Telp : 081342166022

IKHSAN SANGADJI, SH

KETUA DPD Prov. Maluku

Telp : 082399505000

SADIK HAMISI

KETUA DPD Prov. Maluku Utara

Telp : 081383827110

Lukman H. Sangadji

Ketua DPD Prov. Papua Barat

Telp : -