DEWAN PIMPINAN PUSAT ALIANSI INDONESIA MENDUKUNG SEPENUHNYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BP. IR. H. JOKO WIDODO. BARANG SIAPA MENGGANGGU, MERONGRONG KEWIBAWAAN PEMERINTAH YANG SAH, INGIN MEMISAHKAN DIRI DARI NKRI, MAKA DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MAKAR, DAN AKAN BERHADAPAN DENGAN MASYARAKAT INDONESIA MELALUI ALIANSI INDONESIA. TTD. H. DJONI LUBIS, KETUA UMUM ALIANSI INDONESIA
Dengan segudang penghargaan, seperti Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA), Indonesian Best Brand Award (IBBA), Platinum Best Brand Award, The Word of Mouth Marketting (WOMM), Cakram Award, The Indonesian Herbal Medicine Award, The Indonesian Original Brands Apreciation dan Indonesia Most Popular Brand in Social Media, Aliansi Indonesia melihat PT Sido Muncul yang pertama kali didirikan pada tahun 1984 di lingkungan Industri Kecil di Jl. Kaligawe, Semarang, yang kemudian peresmian pabriknya di atas lahan seluas 29Ha di Klepu, Kec. Bergas oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, dr. Achmad Sujudi pada tanggal 11 Agustus 2000, pada saat itu adalah satu-satunya Pabrik Jamu di Indonesia yang berstandar Farmasi
Dalam Perspektif Aliansi Indonesia, PT. Sido Muncul yang telah mampu menyerap tenaga kerja yang berjumlah ribuan orang, juga merupakan entitas usaha penanganan terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi, baik di lingkungan pabrik, maupun di kantor-kantor perwakilan atau cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Kebijakan PT. Sido Muncul yang hingga saat ini masih tetap berkomitmen menyediakan sarana transportasi "angkutan mudik gratis" bagi para karyawan/karyawatinya, memotivasi Aliansi Indonesia melalui Ketua Umumnya, agar senantiasa mendukung perusahaan yang didirikan oleh Ibu Rakhmat Sulistio ini, menjadi maskot-nya perusahaan jamu tradisional Indonesia.

http://www.sidomuncul.com

Herbafarm merupakan Produk Pupuk Bio Organik yang terbuat dari bahan organik dan mikroba penting untuk tanaman yang diformulasi melalui tahapan fermentasi Biological Complex Process (BCP). BCP merupakan suatu teknologi proses untuk menguraikan bahan organik dalam bentuk senyawa menjadi ion-ion sehingga dapat langsung diserap oleh tanaman melalui proses aerasi dengan memanfaatkan peran mikroba
 
Setelah memperkenalkan Airbus A.330-300 dan Boeing 737.800 Next Generation yang dilengkapi dengan perangkat in-flight entertainment, serta Audio and Video On Demand (AVOD) di setiap tempat duduk penumpangnya pada tahun 2009, kini Garuda Indonesia dengan kepak sayapnya melintasi dunia, kian tumbuh menjadi ikon penerbangan Nasional Indonesia yang patut dibanggakan.

Untuk mendukung penguatan dan keperkasaan Garuda Indonesia menjelajahi dirgantara dunia, Ketua Umum DPP Aliansi Indonesia meminta kepada segenap Pengurus dan Anggota Aliansi Indonesia di seluruh tanah air, agar selalu menggunakan Garuda Indonesia untuk bepergian, baik menempuh perjalanan dalam negeri maupun keluar negeri.

https://www.garuda-indonesia.com

Sebagai salah satu Bank Umum Nasional yang namanya sudah tidak asing lagi bagi para Petani dan Nelayan di Indonesia sejak kelahirannya 16 Desember 1895, Bank BRI dengan program Kredit BIMASnya yang pernah begitu kondang di seluruh tanah air di era 1970an, adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah mampu melewati masa-masa sulit perekonomian Nasional Indonesia.

Sebagai Lembaga Sosial Kontrol yang memiliki tiga pilar wawasan kebangsaan, dan salah satu pilarnya adalah "Menyelamatkan Aset Negara", Aliansi Indonesia melalui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusatnya di Jakarta, menghimbau kepada segenap Pengurus dan Anggotanya di seluruh tanah air, agar selalu menggunakan Bank BRI dalam transaksi perbankan, termasuk kebutuhan tabungan, dalam upaya memperkuat basis ketahanan moneter di dalam negeri

http://www.bri.co.id

Sejarah perkoperasian di Indonesia berjalan beriringan dengan pergerakan nasional mencapai Indonesia menejadi sebuah Negara yang MERDEKA, Berdaulat, Bermartabat dan dinamis di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, hakikatnya adalah perwujudan Amanat Konstitusi, di mana Badan Usaha Koperasi adalah Sokoguru Perekonomian Nasional. Melihat perkembangan perkoperasian di tanah air dewasa ini, sudah saatnya Pemerintah lebih konsen dan fokus pada kemajuan Badan-badan Usaha Koperasi, dibandingkan sektor swasta.

Aliansi Indonesia sebagai lembaga sosial kontrol senantiasa akan mendukung sepenuhnya semangat dan program kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memperoleh porsi pembiayaan yang layak dan proporsional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga secara bertahap sudah tidak ada lagi Badan Usaha Koperasi rakyat yang mati suri. Aliansi Indonesia siap bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dalam rangka memutara kembali roda perekonomian nasional dengan menjadikan usaha sektor riil dan mikro sebagai lokomotif pergerakan ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi pedesaan.

http://www.depkop.go.id

KETUA UMUM DPP ALIANSI INDONESIA
H. DJONI LUBIS
KETUA UMUM
Telp.: 081250505054

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LSM Aliansi Indonesia, H. Djoni Lubis mengajak seluruh Anggota Dewan Pengurus, dari DPD, DPC, DPAC, dan Ranting Anggota Aliansi di tanah air, mari kita hilangkan budaya Iri, Dengki, Sirik dan Su-udzhon, yang hanya menimbulkan keresahan dan permusuhan di antara kita. Yuk..... tumbuh kembangkan lagi budaya Santun, Tatakrama kehidupan sosial yang saling menghormati dan menghargai yang telah diwariskan oleh para leluhur kita sebagai perisai kepribadian bangsa, karena dengan kepribadian itulah kita akan Menjadi Bangsa yang Besar dengan tatanan kehidupan sosial yang sejuk, rukun, damai dan tenteram. Dengan konsepsi budaya asli milik bangsa kita, Insya Allah kita akan menyongsong kehidupan berkebangsaan dan bernegara yang diridhoi oleh Tuhan YME, di Dunia maupun di Akhirat, Amin...........!

STAF KHUSUS DPP
Telp.: +6281388661211
Telp.: 0859 2132 8511
Telp.: 082113914567
Telp.: 081904808123/081329298456
Telp.: 082136505222
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
Telp.: 085260032035
Telp.: 085273500930
Telp.: 082392160000
Telp.: 085251006171
  • KPK tidak henti-hentinya mengingatkan Pemerintah untuk terus bekerja mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Diawali dengan menyampaikan Harta Kekayaan Pribadi, Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, khususnya Pengguna atau Pengelola APBN/APBD, tidak perlu segan-segan untuk berkoordinasi dengan KPK, karena masalah dan tantangan yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia kedepan akan lebih komplek dalam menghadapi pasar bebas regional maupun internasional. Aparatur Pemerintah harus bersih dari budaya korup dan kolusif. KPK yang didukung oleh segenap rakyat Indonesia, tidak akan tebang-pilih dalam memberantas korupsi di seluruh tanah air.

  • Menko Polhukam
    Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno

    Pemerintah akan terus melakukan penataan terhadap kehidupan perpolitikan di dalam negeri, agar realitas politik dan penegakan hukum akan berjalan beriringan mewarnai situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang aman, rukun dan tertib. Pemerintah juga akan berupaya untuk mengikutsertakan seluruh rakyat, agar dapat berpartisipasi aktif dalam menjalankan roda perpolitikan nasional, dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan menuju tahap kehidupan rakyat Indonesia yang berdaulat, bermartabat dan disegani dalam percaturan politik internasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

  • Menko Bidang Perekonomian
    Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD

    Untuk menjadikan konstitusi sebagai landasan hidup bernegara, pemerintah selaku pengemban amanat rakyat dalam merencanakan dan melaksanakan sistem pembangunan ekonomi nasional, sudah semestinya selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja para pelaku ekonomi. Sebagai penanggungjawab dan sekaligus pelindung rakyat, pemerintah melalui kementerian-kementerian yang berada dibawah koordinasi Menko Perekonomian, tidak segan-segan untuk menindak tegas, siapapun yang berusaha menjalankan praktek-praktek monopoli dan oligopoli yang umumnya cenderung mengeksploitasi kepentingan rakyat yang berbasis pada sektor riil.

  • Menteri Dalam Negeri
    Tjahjo Kumolo, SH

    Diawali dengan nasionalisasi data kependudukan di seluruh tanah air, Pemerintah akan terus berupaya melakukan pendataan terhadap kepemilikan dan aset, termasuk data yang menjadi studi kajian terhadap proyeksi pertumbuhan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh negara. Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina kehidupan sosial-ekonomi dan sosial-politik, akan merangkul dan mengajak semua lapisan rakyat, agar tetap konsisten menjaga serta memelihara harmonisasi hubungan antar sesama, memegang teguh norma-norma kesusilaan yang telah disepakati, baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang selama ini telah menjadi khazanah tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia secara kultural.

  • Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari ujung Sabang hingga Merauke, adalah wilayah yang harus dijaga dan dilindungi dari berbagai rongrongan dan gangguan, baik gangguan terhadap penduduk, sumber daya alam maupun terhadap apa saja yang mempengaruhi ekosistem dan keseimbangan geografi Indonesia. TNI bersama dengan berbagai elemen rakyat, akan selalu bersiaga dan bahu-membahu dalam menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara, siapapun yang ingin mengganggu kedaulatan wilayah NKRI, prajurit TNI telah siap untuk mempertahankan dan membela hingga titik darah terakhir.

  • Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu berada didepan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Dalam melayani dan melindungi masyarakat, POLRI senantiasa bekerjasama dengan semua elemen masyarakat itu sendiri, setidak-tidaknya, semua rakyat Indonesia akan menjadi Polisi bagi dirinya sendiri.

  • Menteri BUMN
    Rini Soemarno

    Pengelolaan Badan-Badan Usaha Milik Negara, kedepan lebih kepada pembenahan-pembenahan, baik sistem administrasi dan akuntansi keuangan, maupun konsep manajerial yang selama ini belum secara maksimal dijalankan. Sebagai badan usaha yang didirikan dan dikelola dengan menggunakan anggaran negara yang notabene adalah uang rakyat, maka sudah seyogianya keuntungan yang diperoleh pun untuk kepentingan rakyat yang akan disalurkan dalam berbagai bentuk, yang nantinya akan diatur melalui Undang-Undang dan atau Peraturan Pemerintah.

  • Menteri Koperasi Dan UKM
    Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

    Sesuai dengan azas, bentuk dan sifatnya, koperasi yang secara tegas dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional di dalam konstitusi negara, Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyusun program kerja yang mengutamakan adanya stimulasi bagi sebagaian masyarakat untuk mendirikan dan atau mengembangkan badan-badan usaha berbentuk koperasi. Oleh karena keterbatasan modal untuk usaha-usaha produksi, pemerintah akan berupaya agar melalui badan usaha koperasi, masyarakat mampu menjalankan usaha-usaha jasa pemasaran dan distribusi, terutama distribusi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada umumnya.

  • Menteri Pariwisata
    Ir. Arief Yahya, M.Sc.

    Pesona bumi nusantara yang indah dan menakjubkan, sebagian besar masih belum terjamahkan oleh manajemen pengelola objek-objek wisata yang selama ini lebih fokus pada pengembangan bisnis di tempat-tempat wisata yang sudah ada. Unik dan indahnya panorama Indonesia yang belum disentuh Pemerintah dan Swasta, merupakan potensi kepariwisataan alam Indonesia yang harus ditumbuhkembangkan oleh Kementerian Pariwisata saat ini. Sebagai Anggota Kabinet Kerja, Menteri Pariwisata juga akan menghidupkan dunia kepariwisataan Indonesia untuk kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan, seperti wisata Bahari, wisata keagamaan, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata riset bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

  • Menteri Komunikasi dan Informatika
    Rudiantara, S.Stat.

    Kecenderungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah hampir menyeluruh di seantero bumi nusantara, telah mendorong pemerintah untuk serius memandu dan sekaligus mengawal penggunaan perangkat teknologi informasi maupun komunikasi, agar tidak berdampak negatif bagi pertumbuhan dan dinamika perubahan dalam kalangan masyarakat luas. Kementerian Komunikasi dan Informatika, atas nama pemerintah, adalah penanggungjawab penuh terhadap peredaran dan pengaturan perangkat teknologi yang rentan dengan penyalahgunaan.

  • Menko Bidang Kemaritiman
    Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc.

    Indonesia merupakan negara dengan dua pertiga luas wilayahnya adalah laut, dan selama ratusan tahun telah dikenal sebagai negara/kerajaan maritim, sehingga laut merupakan potensi aneka sumber daya alam yang harus dikelola dengan tepat agar kekayaan yang ada di laut menjadi kekuatan ekonomi negara. Ditunjang letak geografis yang strategis, sudah seharusnya menempatkan Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam kerangka hubungan internasional, baik dari aspek geo politik, IPTEK, pariwisata, pertahanan dan stabilitas keamanan regional (Asia-Pasifik). Untuk itu pemerintah akan bersinergi dengan semua elemen masyarakat, sehingga dunia kemaritiman nasional, akan menjadi kebanggaan segenap rakyat Indonesia.

  • Menteri Kelautan dan Perikanan
    Susi Pudjiastuti

    Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh negara, akan digiring kearah kemandirian para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Para petani budidaya dan nelayan, akan dibekali oleh pemerintah dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang nantinya akan menjadi nilai tambah dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu, para petani dan nelayan juga akan diberikan beberapa pemahaman yang berkaitan dengan pemeliharaan ekosistem dan kelestarian habitat bagi jenis-jenis hayati tertentu.

  • Menteri Kebudayaan Dikdasmen
    Anies Baswedan, Ph. D.

    Pembangunan mental dan karakter generasi muda Indonesia kedepan, adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah melalui dunia pendidikan yang diawali dari pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan ditingkat Dasar adalah jenjang pendidikan yang sangat menentukan bagi pertumbuhan mental dan karakter. Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah akan menempatkan prioritas pendidikan yang berbasis kepada wawasan kebangsaan yang meliputi seluruh pelosok wilayah kepulauan nusantara. Setelah melewati jenjang pendidikan Dasar dan Menengah, diharapkan anak-anak Indonesia di seluruh tanah air akan memahami sejarah perjalanan bangsa dan negaranya. Kurikulum pendidikan ditingkat Dasar dan Menengah akan disesuaikan dengan kebutuhan membangun kemandirian serta kedaulatan Bangsa dan Negara dalam pergaulan masyarakat dunia.

  • Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    Puan Maharani, S.I.Kom.

    Selain sumber daya alam, sumber daya manusia merupakan faktor penting yang sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa/negara. Negara dengan sumber daya manusia unggul tentunya memiliki kemampuan lebih dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri serta terlepas dari ketergantungan dari negara/bangsa lain. Oleh karena itu kebudayaan yang tak lepas dari perjalanan umat manusia harus senantiasa dirawat dan dibangun, agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam IPTEK, namun juga memiliki mental yang tangguh, tidak tercerabut dari akar budaya bangsa, berkepribadian santun terhadap sesama serta menghormati alam semesta.

  • Menteri Sekretaris Negara
    Prof. Dr. Pratikno

    Penyelenggaraan negara membutuhkan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan yang handal, tertib dan akurat, sehingga keputusan/kebijakan pemerintah senantiasa berlandaskan data dan realita agar tepat guna untuk mewujudkan cita-cita menyejahterakan rakyat, menciptakan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai. Dengan demikian akan terwujud pula hubungan saling menghormati dan mempercayai antara pemerintah dengan rakyat.

  • Menteri Luar Negeri
    Retno Lestari Priansari Marsudi

    Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, akan diaktualisasikan dalam menjalin hubungan internasional yang berdasarkan azas kesetaraan dan saling menghormati. Oleh karena itu, secara terus-menerus pihak Kementerian Luar Negeri senantiasa akan pro-aktif menyuarakan prinsip-prinsip penegakan hukum internasional, penghormatan terhadap hak azasi manusia, turut berperan aktif dalam upaya kemerdekaan bangsa-bangsa, baik kemerdekaan secara yuridis formal maupun kemerdekaan dari eksploitasi politik dan ekonomi, serta senantiasa ikut berupaya mewujudkan tata kelola dunia yang lebih berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip universal.

  • Menteri Pertahanan
    Ryamizar Ryacudu

    Ditinjau dari aspek luas wilayah dan letak geografi Indonesia yang membentang di belahan equator selatan bumi, maka untuk menjaga wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Di samping pengembangan serta peningkatan aspek kekuatan militer, Kementerian Pertahanan melalui pola kerjasama dengan berbagai komponen bangsa akan intens melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan, termasuk usaha-usaha pemberdayaan ekonomi rakyat di wilayah-wilayah terpencil, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan ketrampilan, terutama daerah-daerah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga.

  • Menteri Perhubungan
    Ignasius Jonan

    Penataan sistem transportasi nasional yang selama ini sedang dilaksanakan, akan terus ditingkatkan dengan upaya membangun infrastruktur yang memudahkan akses ke sentra-sentra ekonomi dan bisnis. Untuk menghubungkan kepentingan transportasi antar Penduduk di seluruh wilayah nusantara, pemerintah akan merangkul dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya, yang secara simultan akan sangat bermanfaat untuk kepentingan mengawasi dan mengamankan kedaulatan wilayah negara.

  • Menteri Keuangan
    Bambang Brodjonegoro

    Kementerian Keuangan dengan kewenangan yang ada, akan melakukan pembenahan-pembenahan administrasi dan pengelolaan anggaran. Melalui pola kerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang berkaitan langsung dengan keuangan maupun sistem keuangan negara, penerapan disiplin anggaran adalah mutlak, dan pemerintah tidak akan segan-segan memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Melalui dirjen-dirjen yang ada dibawah Kementerian keuangan, Pemerintah juga akan memberlakukan sistem pengawasan internal yang akan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan, dalam rangka Keamanan dan Keselamatan uang Negara.

  • Meteri Ristek dan Dikti
    M. Nasir

    Konsistensi pemerintah terhadap perbaikan sistem pendidikan nasional yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, senantiasa akan berkoordinasi dan bekerjasama mensukseskan program umum pendidikan nasional Indonesia, dalam rangka kaderisasi kepemimpinan nasional Indonesia yang bermoral, bermartabat, dan mampu mengantarkan bangsa dan negaranya menjadi bangsa dan negara terhormat dan disegani karena kepribadian, kemandirian dan kemampuan mempertahankan wilayah kedaulatan negara.

  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
    Basuki Hadimuljono

    Kebutuhan akan pembangunan dan pengadaan infrastruktur yang merupakan urat nadi bagi sistem perekonomian rakyat, yang nota bene adalah basis perekonomian nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mempersiapkan agenda kerja yang memprioritaskan pembangunan pelabuhan-pelabuhan rakyat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah kepulauan yang selama ini sulit mengirimkan hasil-hasil usahanya keluar dari wilayah tempat usahanya. Untuk lebih memudahkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga akan berupaya menyelesaikan sengketa-sengketa tanah/lahan dengan masyarakat adat dan pemilik tanah/lahan, yang selama ini mungkin masih belum tuntas pembayaran ganti rugi, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

  • Menteri Kesehatan
    Nila F Moeloek

    Program Kerja Kementerian Kesehatan yang selama ini telah berjalan, akan ditingkatkan lagi efektifitas dan proporsionalitasnya. Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat maupun Daerah serta Puskesmas, akan lebih mengedepankan pelayanan gratis, atau semurah mungkin bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah menyusun program pendirian pusat-pusat pelayanan kesehatan atau posko-posko pelayanan kesehatan di seluruh tanah air, terutama di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil, sehingga realitas kehidupan sosial masyarakat terpencil dan daerah perbatasan, tidak akan lagi menjadi pembicaraan dan sorotan umum yang senantiasa mencoreng nama baik negara dan pemerintah, buruknya gizi dan penanganan penyakit, tidak lagi menjadi isu politik pihak-pihak tertentu yang selalu berusaha memanfaatkan situasi dan kondisi negatif.

  • Menteri Perindustrian
    Saleh Husin

    Konsepsi pengembangan dunia industri di tanah air, sedang diupayakan pemerintah sebagai usaha menunjang usaha-usaha sektor riil yang dijalankan oleh masyarakat di pedesaan, terutama usaha-usaha pertanian, perkebunan dan perikanan, bukan justru mematikan usaha-usaha rakyat. Industri besar yang mengelola pertambangan dan hasil-hasil tambang, akan diatur didalam ketentuan tersendiri, dalam rangka proteksi terhadap kepentingan pertumbuhan dan pengembangan usaha-usaha sektor mikro yang dijalankan oleh rakyat.

  • Menteri Perdagangan
    Rahmat Gobel

    Kementerian Perdagangan telah menyusun program kerja pemerintah yang mengarah kepada promosi hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan hasil-hasil kerajinan kerajinan tangan yang diproduksi oleh rakyat, baik untuk kepentingan pasar domestik, maupun luar negeri. Sedangkan promosi dan penjualan hasil-hasil tambang, baik migas maupun non migas, pemerintah telah mempersiapkan rancangan kesepakatan yang akan mempertimbangkan dampak-dampak yang tidak akan merugikan kepentingan rakyat, daerah dan segenap potensi sumber daya yang ada.

  • Meteri Hukum dan Ham
    Yasonna H. Laoly

    Disamping mencatat keberadaan Badan-Badan Hukum dan Undang-Undang Negara, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia akan lebih pro-aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, tentang cara-cara memahami dan mematuhi semua aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jalinan koordinasi dengan berbagai instansi serta institusi yang selama ini telah berjalan, akan lebih ditingkatkan lagi, sehingga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan supremasi hukum yang berazaskan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    Yuddy Crisnandi

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, secara intens akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan-Badan dan atau Biro-Biro Pengawasan internal yang ada di setiap Kementerian dan instansi pemerintah lainnya, dalam tugas-tugas penertiban, sebagai bagian dari pendayagunaan. Dalam kasus-kasus tertentu dan keadaan-keadaan tertentu yang dinilai sulit ditertibkan, maka pihak Kementerian Peneritban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak akan segan-segan untuk merekomendasikan kepada aparat kepolisian maupun kejaksasan, untuk melakukan penyidikan dan penindakan.

  • Menteri Ketenagakerjaan
    Hanif Dhakir

    Oleh karena lebih dari 70% usia angkatan kerja rakyat Indonesia adalah para pekerja yang secara umum terbagi dalam dua sektor, formal dan informal, maka pemerintah menjadikan kehidupan dan tingkat kesejahteraan pekerja/buruh, sebagai barometer mengukur tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya. Kebijakan terhadap pembinaan, pengiriman, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, disusun dalam kerangka hubungan industrial berdasarkan penghormatan akan hak azasi manusia yang besifat universal.

  • Menteri Energi Sumber Daya Mineral
    Sudirman Said

    Untuk menata, mengelola dan memanfaatkan energi dan sumber daya mineral yang ada, pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan yang selama ini belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan akan keseimbangan ekosistem. Eksploitasi energi dan sumber daya mineral yang tidak terkendali, tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan hidup bagi masyarakat lokal, tetapi lebih jauh lagi, akan mempengaruhi sisi lain dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk reputasi Bangsa Indonesia sendiri dalam pergaulan internasional.

  • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    Siti Nurbaya

    Berdasarkan fakta-fakta yang ada, pemerintah sangat prihatin dengan kondisi beberapa daerah di seluruh Indonesia yang di sekitarnya selama ini beroperasi perusahaan-perusahaan yang aktif mengeksploitasi sumber-sumber daya alam. Setelah berakhirnya masa eksploitasi atau izin tambang yang dimiliki, umumnya semua perusahaan pergi meninggalkan tanah/lahan eks tambang tersebut terbengkalai begitu saja. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menyusun beberapa program yang meliputi proses perizinan pengelolaan, dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak segan-segan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup dan hutan.

  • Menteri Agraria dan Tata Ruang
    Ferry Musyidan Baldan

    Banyaknya kasus sengketa tanah atau lahan yang masuk persidangan di lembaga-lembaga peradilan hampir di seluruh tanah air, telah memicu Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk segera menginventarisisasi kembali tanah-tanah atau lahan-lahan yang selama ini tumpang-tindih dalam kepemilikannya. Untuk itu, pemerintah akan segera membuat pengklasifikasian serta memperjelas kepemilikan atas tanah, terutama antara tanah negara, tanah pengusaha dan tanah rakyat. Pemerintah akan melakukan registrasi ulang dengan melibatkan semua unsur pimpinan di tingkat desa dan kecamatan, sehinga kebijakan pemerintah tentang pertanahan, tidak terkesan sebagai penerus kebijakan kolonial yang lebih mengutamakan kepentingan dunia usaha dibandingkan kepentingan rakyat.

  • Menteri Agama
    Lukman Hakim Saifudin

    Pemerintah telah membuat program penyelesaian atas sengketa aliran yang terdapat didalam masing-masing agama yang diakui oleh negara. Kementerian Agama atas nama pemerintah, secara tegas telah membuat pemahaman dan deskripsi tentang organisasi keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan, badan-badan keagamaan, dan komunitas keagamaan, dengan agama itu sendiri, sehingga masyarakat tidak akan terprovokasi oleh campur-aduk pemahaman yang senantiasa mengancam stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini perlu sosialisasi dan pemahaman yang serius, karena landasan ideologi negara, PANCASILA telah menempatkan Sila I, yaitu azas ketuhanan sebagai perisai bangsa. Agama dan kepercayaan merupakan pilihan pribadi yang merupakan hak azasi setiap warga negara, sehingga negara wajib hadir untuk melindungi dan menjamin kemerdekaan tersebut.

  • Menteri Pertanian
    Amran Sulaiman

    Masalah pertanian di tanah air, adalah masalah yang sangat penting dan strategis, oleh sebab itu pemerintah secara terus-menerus berupaya melindungi dan mengembangkan usaha-usaha sektor pertanian, sesuai dengan geografi Indonesia yang agraris. Perluasan areal pertanian, serta pengadaan fasilitas penunjang produksi pertanian, akan menjadi prioritas pemerintah, termasuk pendirian pabrik-pabrik pupuk, dan atau pengadaan jaringan distribusi pupuk yang mampu menjangkau kebutuhan petani di seluruh Indonesia. Melalui pola bekerjasama dengan berbagai instansi terkait, termasuk POLRI, Kementerian Pertanain akan mengawasi praktek-praktek konversi lahan pertanian untuk kepentingan-kepentingan lain yang akan merugikan rakyat.

  • Menteri Sosial
    Khofifah Indra parawansa

    Dalam perspektif Ke-Indonesiaan, Kementerian Sosial sedang menggalang kerjasama dengan beberapa Kementerian dan komunitas-komunitas non pemerintah, untuk mendirikan pusat-pusat informasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Pusat Informasi Sosial, akan berfungsi sebagai sarana komunikasi dan wadah aspirasi rakyat, disamping sebagai sarana pemberdayaan, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah yang berkesinambungan.

  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappernas)
    Andrinof Chaniago

    Perencanaan pembangunan nasional merupakan kunci arah serta keberhasilan pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Didukung dengan koordinasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait lainya, perencanaan pembangunan nasional wajib mengacu kepada upaya mewujudkan cita-cita bangsa yang diimplementasikan melalui penyusunan skala prioritas, alokasi anggaran yang tepat, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan yang terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu program kerja yang telah disusun Kementerian Rencana Pembangunan Negara/Kepala Bappenas senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat, baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan maupun keamanan dan ketertiban.

  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
    Marwan Jafar

    Melalui kerjasama dengan Kementerian Menteri Dalam Negeri dan kementerian lainnya yang berhubungan langsung dengan wilayah kerja dan orientasi kegiatan kementerian, atas nama pemerintah, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, senantiasa akan memfokuskan diri pada pemetaan dan pendataan, baik mengenai geografi kewilayahan, maupun statistik kependudukan setiap desa, sehingga pemerintah mempunyai akurasi data yang valid dalam membuat atau menyusun program umum pembangunan yang berbasiskan pedesaan.

  • Menteri Pemuda dan Olahraga
    Imam Nahrawi

    Dalam rangka menggiring kehidupan generasi muda Indonesia untuk lebih produktif dan dinamis, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menjalin kerjasama dengan semua instansi pemerintah, swasta, bahkan dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan kemampuan yang ada, secara maksimal akan terus berupaya meningkatkan prestasi olahraga para atlet nasional yang selama ini telah berjasa mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Pembinaan yang dilakukan, akan dikoordinasikan dengan organisasi-organisasi atlet yang dinilai aktif dan professional dalam membangun dunia keolahragaan di tanah air.

  • Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan anak
    Yohanan Yambise

    Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan prestasi para wanita Indonesia, pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah berkomitmen untuk terus menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan, tidak bersifat parsial. Program pemerintah untuk memberdayakan perempuan, dapat dilakukan secara simultan dengan upaya perlindungan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah juga mengharapkan adanya dukungan dari semua elemen masyarakat, karena suksesnya kaum perempuan Indonesia adalah suksesnya bangsa Indonesia.